インドネシア政府と日本政府は25日、特定技能の運用に関する基本的な枠組みを盛り込んだ協力覚書(MOC)に署名した。MOCは、労働者の送り出し・受け入れに関し、仲介事業者による保証金の徴収、違約金、人権侵害に関わる行為などの情報を共有することを盛り込んだ。

ハニフ・ダキリ労働相と石井正文駐インドネシア大使が同日、労働省で署名した。ハニフ氏は「日本は5年間で35万人の労働者のニーズがあり、インドネシアはその2割にあたる7万人を送り出すことができる」と独自の見通しを示した。

在インドネシア日本大使館によると、労働省は職業紹介に向けた「インドネシア人海外労働者登録サイト」を設け、特定技能の希望者はサイトに登録した上で、受け入れ機関から選考される。労働省がマッチングを仲介し、情報管理と悪質業者の廃除を目指す。

宮下匡之経済公使は、インドネシア政府と5カ月にわたり、協定を協議し、「(インドネシア政府は)自国民の保護に非常に重きを置いている」と指摘した。政府仲介の仕組みがあるため、宮下氏は「送り出し機関はこの制度では(必要)ない」と説明した。ただ、MOCの後も「仲介業者のような人が存在する可能性を排除できるかというとまったくできるわけではないのでは」との見方を示した。送り出し機関について、同省の担当者は「特定技能では送り出し機関が仲介できない」と話し、同様の仲介業者があれば、規制の対象になる考えを示した。

特定技能の希望者が受験する試験は、インドネシア国内での実施時期や分野はまだ決まっていない。特定技能に関する協定は今回で7カ国目。(木許はるみ、写真も)

Translitasi

Tanggal 25 Juni 2019 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang menandatangani Memorandum of Cooperation (MOC) tentang program Tokutei Ginou (pekerja berketerampilan spesifik). MOC tersebut membahas tentang Sending Organization (SO), Accepting Organization (AO), uang jaminan kepada lembaga perantara (mediasi), uang pinalti, dan hak asasi manusia.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan DutaBesar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, menandatangani MOC di Kementerian Tenaga Kerja. Hanif mengatakan “Jepang membutuhkan 350.000 tenaga kerja dalam waktu 5 tahun. Indonesia dapat mengirimkan sebanyak 20% (sekitar 70.000 tenaga kerja).”

Berdasarkan Informasi dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, bahwa Kementerian Tenaga Kerja Indonesia menyediakan website  pendaftaran agar tenaga kerja Indonesia dapat bekerja ke luar negeri. Setelah calon peserta Tokutei Ginou mendaftar di website, calon peserta diseleksi oleh AO. Kementerian Tenaga Kerja melakukan mediasi (matching), mengumpulkan informasi dan menyeleksi calon peserta berdasarkan kualitas.

Menteri Ekonomi Masayuki Miyashita mengatakan telah berdiskusi tentang perjanjian ini dengan Pemerintah Indonesia selama 5 bulan, dan telah paham bahwa “Pemerintah Indonesia sangat peduli kepada warga negaranya”. Karena adanya sistem mediasi dari pemerintah, Mr. Miyashita menjelaskan “Dalam sistem ini SO tidak dibutuhkan.” Walaupun begitu, keberadaan SO tidak dapat di hapus. Mengenai SO, penanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja  mengatakan bahwa pihak SO tidak bisa melakukan mediasi dalam sistem Tokutei Ginou. Namun jika SO tetap ada, pihak SO akan diarahkan untuk mengikuti aturan pemerintah.

Ujian untuk calon peserta Tokutei Ginou belum ditetapkan pelaksanaannya. Indonesia menjadi Negara ke-7 yang menandatangani perjanjian mengenai Tokutei Ginou.

Workers install a security net along the facade of a building in Tokyo on June 12, 2019. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Penyusutan penduduk usia produktif mendorong Jepang membuat kebijakan imigrasi baru. Jepang membuka peluang kerja bagi hingga 345.000 tenaga asing dalam 5 tahun ke depan.

JAKARTA. KOMPAS – Indonesia membidik hingga 70.000 peluang kerja di bawah sistem imigrasi dan ketenagakerjaan baru Jepang. Nota kerja sama tentang penempatan pekerja terampil di Jepang diharapkan bisa disepakati pada akhir Juni 2019.

”Kebijakan imigrasi baru Jepang memberikan peluang bagi tenaga kerja Indonesia mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil,” kata Eva Trisiana, Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri pada Kementerian Kerja, Rabu (12/6/2019), di Jakarta.

Sejak 1 April 2019, Jepang menerapkan kebijakan visa baru untuk pekerja asing. Kebijakan itu untuk menarik hingga sebanyak 345.000 pekerja asing pada 14 jenis lapangan kerja, seperti pendukung kedirgantaraan, konstruksi, pramuwisma dan perhotelan, perawatan pasien dan lansia, pertanian, perikanan, galangan kapal serta industri logam dalam lima tahun ke depan. Indonesia berharap bisa mengisi setidaknya 20 persen atau hingga 70.000 orang dari alokasi khasus itu.

Kebijakan baru visa kerja adalah bagian dari upaya Jepang mengatasi kekurangan tenaga kerja yang diprediksi mencapai 930.000 orang hingga 2025. Kekurangan tenaga kerja di Jepang adalah kombinasi peningkatan penduduk usia lanjut dan rendahnya angka kelahiran. Populasi Jepang menua dan kekurangan penduduk usia produktif.

”Indonesia dan Jepang secara intensif melakukan pertemuan bilateral guna menindaklanjuti peluang ini. Jepang mendekati beberapa negara untuk menyusun nota kerja sama (MoC) penempatan tenaga kerja. Kami berharap MoC bisa diteken pada minggu keempat Juni,” ujur Eva.

MoC diharapkan meniadi mekanisme penempatan yang aman bagi pekerja Indonesia di Jepang. “Kami berharap MoC bisa ditandatangani pada minggu keempat Juni,” katanya.

Pengesahan MoC memang bukan jaminan pekerja Indonesia bisa memanfaatkan peluang di Jepang. Alasannya, pekerja Indonesia tetap harus bersaing dengan calon dari Negara-negara lain.  ”Persyaratannya cukup kompetitif. Selain keterampilan pada sektor yang dituju, juga ada faktor kecakapan bahasa dan pemahaman budaya Jepang.” ujarnya.

Karena itu, Indonesia akan memprioritaskan para mantan pekerja magang atau kenshusei untuk mengisi peluang itu. Para kenshusei tidak diharuskan lolos tes kecakapan bahasa dan pengetahuan budaya Jepang.

Selama ini memang banyak pemuda Indonesia mengikuti pelatihan kerja di berbagai sektor di Jepang. Setiap kenshusei rata-rata berada di Jepang hingga tiga tahun. Kini, ada hingga 19.000 WNI jadi kenshusei di Jepang. Jumlah kenshusei Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Kini terdapat 88.000 kenshusei dari Vietnam, China 81.000 orang, dan Filipina 23.000 orang.

Mendaftar sendiri

Eva menyebut, sementara ini calon pekerja harus mendaftar sendiri untuk bisa mendapatkan visa dalam sistem baru ini. Pendaftaran bisa melalui ayo.kitakerja.kemenaker.go.id atau jobsinfo.bnp2tki.go.id ”Untuk sementara, penempatannya tidak melibatkan swasta.” kata dia.

Meski Indonesia dan sejumlah negara lain optimistis atas program itu, sejumlah perusahaan di Jepang ternyata belum antusias. Dalam jajak pendapat oleh Reuters pada Mei 2019. terungkap hanya satu dari empat perusahaan Jepang yang mau secara aktif memanfaatkan mekanisme baru itu. Faktor bahasa dan budaya menjadi alasan utama. Sementara perusahaan yang berminat memanfaatkan mekanisme baru itu mengindikasikan tidak mau menunjang calon pekerja untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan pelatihan bahasa atau budaya sehari-hari di Jepang. Sementara sebagian kenshusei di Jepang sekarang kurang berminat pada program itu gara-gara tidak bisa membawa keluarga dan masa tinggal yang singkat. (REUTERS/RAZ)

Sumber : Harian Kompas, Kamis 13 Juni 2019